UMP Banten 2017 Naik Rp147. 180

333 views
banner 160x600
banner 468x60

 

BBC, Serang – Pelaksanatugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan teleh menyetujui Upah minimum provinsi atau UMP tahun 2017. Kebijakan tersebut dikeluarkan kali pertama oleh  Nata  pada hari pertama kerjanya. Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi, melalui sambungan telpon kepada bukabantennews.com menjelaskan, berdasarkan surat keputusan (SK)  nomor 561/Kep.539-Huk/2016, prihal  Penetapan UMP 2017 tertanggal 31 Oktober kenaikannya sebesar Rp147. 180  menjadi Rp1.931.180 dari UMP tahun 2016 Rp1.784. 000.
“SK nya baru saja ditandatangani oleh Pak Plt Gubernur Banten, dan langsung kami laporkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dipublikasikan secara  menyeluruh pada tanggal 1 November. Besaran itu  mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujar Alahamidi, Senin 31/10/2016.

Keputusan besaran UMP Banten tahun 2017 sudah final, meskipun
sebelumnya  serikat pekerja pada Kamis pekan lalu melakukan aksi
unjukrasa dan melakukan audiensi dengan meminta pemporv agar penetapan upah tersebut tidak menggunakan PP 78 tahun 2015. “Kami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, apa yang kami keluarkan tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku,” ungkap dia.

Adapun proses hukum yang saat ini sedang berjalan yakni, gugatan dari buruh dengan melakukan judicial reviev terhadap PP 78 tahun 2015  di Mahkamah Agung (MA) akan disesuaikan jika hal tersebut diterima atau dikabulkan. “SK UMP 2017 telah  diputuskan sesuai PP 78, dan kalau dikemudian hari ternyata ada perubahan karena putusan di MA, maka aturan yang telah ada akan disesuaikan kembali,” tandasnya.

Senada diungkapkan Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten, Untung Saritomo dan Kasi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya. Menurut Untung, kenaikan besaran UMP sebesar 8,25 persen bukan saja harus diikuti oleh permprov, melainkan juga  kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Banten.   “Kita tidak bisa keluar dari aturan,  kalau ketentuannya harus ada kenaikan 8,25 persen dari UMK tahun sebelumnya. Harus dilakukan,” tandasnya.

Karena itu pihaknya meminta kepada dinas tenaga kerja di
kabupaten/kota untuk mematuhi aturan dan tidak lagi menyerahkan dua versi  besaran UMK tahun 2017 ke provinsi. “Kita sudah sampaikan kepada teman-teman, untuk menyerahkan satu angka  UMK nya ke provinsi,. Tentunya kenikan itu tidak keluar dari PP 78,” jelasnya.

Sedangkan ketika ditanya berapa besaran masing-masing besaran UMK 2017, Untung mengaku akan menunggu usulan dari kabupaten/kota hingga tanggal 17 November mendatang. “Kami tadi telah sampaikan paling lambat 17 bulan November ini, mereka harus telah menyampaikan ke kami, karena pada tanggal 20 Novembernya akan kita tetapkan dalam bentuk SK Gubernur
Banten,” tandasnya. (1-1)

Related Search

    Email Autoresponder indonesia
    author
    No Response

    Comments are closed.