RPJPD Harus Jadi Perencanaan Pembangunan Terpadu

329 views
banner 160x600
banner 468x60

BBC, Serang – Penyusunan renstra tahun 2017-2022 oleh organisasi perangkat daerah pada tahap akselerasi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Banten harus dijadikan momentum perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antar perangkat daerah. Hal ini selaras dengan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yakni, kebijakan anggaran yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi  money follow program prioritas, memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat, anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Sebagaimana amanat Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa setiap SKPD atau perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai  kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhatikan capaian pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun sebelumnya sebagai wujud pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” ungkap Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan pemprov Banten, Anwar Mas’ud disela acara pra forum Renstra tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, di hotel Ledian, Senin 3/4/2017.

Menurutnya, salah satu organisasi perangkat daerah provinsi Banten yang mengalami reorganisasi diantaranya adalah dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Hal tersebut didasarkan atas hasil pengkajian penggabungan urusan pemerintah daerah yang serumpun untuk mensinergikan pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi perlindungan  perempuan dan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke dalam satu organisasi perangkat daerah.

“Sebagai organisasi perangkat daerah, DP3AKKB memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan jangka menengah 5 tahun yang diselaraskan dengan perencanaan jangka menengah provinsi dan disinergikan dengan perencanaan jangka menengah 5 tahun organisasi perangkat daerah lainnya. Sebagai contoh bahwa manfaat penyelenggaraan porgram pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana diharapkan adalah meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG), indeks pemberdayaan gender (IDG), terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas hidup perempuan, meningkatnya pemenuhan hak anak, menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya jumlah akseptor KB, menurunnya jumlah penduduk pra sejahtera dan sejahtera serta hal lain yang sifatnya berupa penataan administrasi kependudukan,” katanya.

Hal tersebut, kata Anwar tentunya tidak dapat dilaksanakan mandiri oleh DP3AKB, melainkan didukung pula melalui pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah lainnya. “Sebagai ilustrasi yaitu di bidang kesehatan, bagaimana upaya meningkatkan angka harapan hidup (AHH), menurunkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan, meningkatkan pertolongan persalinan, meningkatkan imunisasi tetanus toxoid (TT) pada ibu hamil, meningkatkan zat besi (FE) pada ibu hamil, mencegah tindakan aborsi pada remaja putri serta pencegahan penyakit menular di masyarakat tentunya memerlukan peran program dari dinas kesehatan,” tutur Anwar.

“Kemudian di bidang pendidikan, bagaimana upaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), meningkatkan angka partisipasi murni (APM), meningkatkan angka melek huruf (AMH), menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diperlukan intervensi program dari dinas pendidikan dan kebudayaan,” sambungnya.

Sedangkan pada bidang ekonomi, mantan kepala inspektorat ini mengatakan, harus terus upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja (TPAK), meningkatkan kualitas pekerja di sektor formal dan informal, menurunkan pengangguran menjadi ranah program dari dinas tenaga kerja. Begitu pula dalam hal meningkatkan usaha mikro dan kecil (UMK), meningkatkan keanggotaan dan kelembagaan koperasi serta meningkatkan permodalan kredit usaha harus didukung melalui program dinas koperasi dan UMKM.

“Di bidang politik, bagaimana peran badan kesbangpol dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik dan meningkatkan kapasitas anggota partai politik. Di bidang perlindungan anak, bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menegakan perda tentang perlindungan anak serta hal-hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program pada organisasi perangkat daerah lainnya,” katanya.

Anwar menambahkan, dengan pelaksanaan pra forum Renstra tahun 2017-2022 yang dilaksanakan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana ini diharapkan menjadi titik tolak menyusun perencanan program yang terintegrasi antar perangkat daerah terkait sebagai upaya mewujudkan IPM, IPG, IDG di provinsi Banten yang berkualitas serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di provinsi Banten serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan keseluruhan. Setelah itu diharapkan senantiasa berkoordinasi dan bersinergi serta melakukan komunikasi dengan perangkat daerah provinsi banten, kabupaten/kota maupun dengan instansi vertikal lainnya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penyelenggaraan pembangunan. “Kemudian rapat ini agar dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan program kegiatan prioritas yang terukur dan akuntabel,” ungkapnya.

Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, sebagai bagian dari tindak lanjut hal tersebut diatas, pemerintah provinsi Banten merespon cepat dengan diterbitkannya Perda no. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Banten serta Pergub Banten no. 83 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Banten.

“Tujuan dibentuknya perda dan Pergub ini tiada lain untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reorganisasi perangkat daerah sebagai upaya meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” singkatnya. (1-1))

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.