Permintaan BNN Banten Tidak Wajar

1624 views
banner 160x600
banner 468x60
BBC, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim menyayangkan sikap Badan Narkotika Nasional (BNN) Banten yang menolak pemberian dana hibah tahun 2018 sebesar 2 Miliar Rupiah, dengan alasan dana tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh BNN Banten.  Dimana dana yang diajukan oleh BNN Banten terhadap Pemprov Banten sebesar 30 Miliar Rupiah.
“Usulan anggaran tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk kebutuhan rehabiilitasi dan sosialisasi pada tahun anggaran tahun 2019 mendatang,”kata Tenaga Ahli Gubernur Banten Ikhsan Ahmad dalam siaram Persnya Rabu, 25/7/2018.
Selain itu, lanjutnya BNN Banten juga  mengusulkan anggaran sebesar 93 milyar (untuk membeli lahan dan pembangunan gedung rehabilitasi).
“Bukan hanya mengajukan untuk kebutuhan rehabiilitasi dan sosialisasi saja, namun BNN Banten juga mengusulkan anggaran sebesar 93 Miliaf Rupiah untuk membeli lahan dan membangun Gedung Rehabilitasi,”jelasnya.
Menurutnya, Permintaan saat ini dianggap tidak wajar karena secara vertikal kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggungjawab pendanaan APBN. Sedangkan hibah itu bersifat tidak wajib, diberikan setelah pendanaan program-program pemprov Banten yang dianggap mendasar sudah dipenuhi.
Ikhsan menyampaikan bahwa, saat ini Gubernur Banten sangat fokus dan Konsen terhadap pemberantasan narkoba, khususnya di Banten, langkah strategis preventif yang dilakukan adalah menguatkan kapasitas kelembagaan pesantren di Banten agar menjadi benteng dan lembaga teknis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba (termasuk gerakan deradikalisme), penguatan kapasitas kelembagaan sekolah dengan segala aspek mendasar didalamnya agar komunitas sekolah tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, termasuk langkah-langkah pencegahan lainnya.
“Saat ini, sebenarnya pak Gubernur sedang fokus dan konsen dalam memberantas Narkoba khususnya di wilayah Banten, maka dari itu dirinya terus menguatkan kelemnagaan seperti pesantren agar dapat menjadi benteng untuk penyalahgunaan Narkoba di Banten,”ucapnya.
Ikhsan menambahkan bahwa, logika yang fatal ketika BNN Banten menolak dan menyalahkan besaran dana hibah yang diberikan oleh pemprov Banten karena tidak sesuai dengan besaran jumlah yang diminta oleh  BNN Banten kemudian menganggap sia-sia pembiayaan infrastruktur, sekolah, akses masyarakat terhadap kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menuding bahwa Gubernur Banten kurang serius memperhatikan pemberantasan narkoba di Banten hanya gara-gara dana hibah yang diperoleh BNN Banten tidak sesuai?
“Dengan sikap BNN Banten seperti itu, masyarakat justru mempertanyakan kompetensi dan komitmen BNN Banten dalam memerangi narkoba. Sebaiknya BNN Pusat segera mengevaluasi apa yang terjadi di Banten,”pungkas Ikhsan. (1-2)
Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.