Pencapaian Target PTSL Banten Kado Istinewa Ulang Tahun Agraria

banner 160x600
banner 468x60

 

BBC, Serang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng, mengaku bangga atas kerja keras seluruh Kantor Pertanahan di jajaran Kanwil BPN Banten, yang telah mendekati pencapaian atas target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian ATR/BPN tersebut. BPN Provinsi Banten tahun 2018 mendapat target PTSL tertinggi rata2 satker di seluruh Indonesia setelah DKI.

“Kado istimewa buat saya di hari ulang tahun Agraria Nasional ke 58 ini adalah suksesnya program PTSL, Pengadaan Tanah & Reforma Agraria di Provinsi Banten,” terang Andi kepada wartawan, Senin 24/9/2018.

Pihaknya optimistis, dapat menuntaskan program PTSL dengan pemetaan bidang tanah sebanyak 400 ribu bidang dan ditambah redistribusi tanah sebanyak 8 ribu bidang serta Program Strategis Nasional (PSN) Pengadaan Tanah 11 obyek seperti waduk, jalan tol, runway bandara, double track/rel ganda, transmisi interkoneksi dll yang tersebar di delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.“Insya Allah program PTSL dengan pemetaan yang ditargetkan sebanyak 400 ribu bidang dan ditambah redistribusi tanah 8 ribu bidang serta pengadaan tanah tahun ini akan tuntas,” cetusnya.

Keyakinan itu disampaikan,setelah melihat progress pengumpulan data fisik (Puldasik) dan pengumpulan data yuridis (Puldadis) di 7 Kantor Pertanahan rata rata di atas 70 persen. .”Teman teman di kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten sudah berpengalaman dalam penyelesaian program PTSL 2017 dan sudah bekerja siang malam termasuk kerja di hari libur, sehingga untuk target tahun 2018 ini meski ada kenaikan hampir 100 persen dari tahun lalu dan banyaknya hambatan, kendala & masalah, kami sangat yakin bisa selesai lebih cepat dari tahun sebelumnya” tuturnya.

Ia mengaku bangga,atas kerja keras yang dilakukan oleh para Kantah sehingga pencapaian target program PTSL sebanyak 400 ribu bidang tahun ini Provinsi Banten tidak mengecewakan. ”Dalam Puldadis di 7 Kantah sudah berhasil dilakukan sebanyak 274.955 bidang atau setara dengan 69 persen lebih, dan Puldasik sebanyak 355.537 bidang atau hampir 90 persen,” jelasnya.

“Yang manarik itu Kantah Kabupaten Tangerang.Dari target PTSL sebanyak 70 ribu bidang,mereka berhasil melakukan pengukuran sebanyak 74.163 bidang atau 105,9 persen.Sementara Kantah Kabupaten Serang, dari target 70 ribu bidang berhasil melakukan pengukuran 71.566 bidang atau 102,2 persen,” sambungnya.

Andi berharap,keberhasilan pengukuran bidang tanah dalam program PTSL oleh Kantah akan berbanding lurus dengan pencapaian Puldadis, agar penyelesaian program PTSL di Banten atau penerbitan sertipikat dapat mencapai target sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut mantan Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian ATR/BPN ini, agar target tersebut dapat tercapai maka dituntut rencana kerja yang baik dengan treatment khusus dari seluruh Kepala Kantor Pertanahan, agar beban yang telah diberikan dapat tercapai semaksimal mungkin.

“Tidak ada alasan kekurangan pegawai atau kurang peralatan,karena sekarang semuanya sudah dapat disediakan secara lengkap. Semunya dituntut dapat melakukan inovasi, kreatifitas dan inisiatif dari Kepala Kantor, sehingga target yang telah ditetapkan tersebut bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, setelah 2017 target nasional 5 juta sertifikat yang harus diterbitkan bisa tercapai dengan baik.Maka, pada tahun ini presiden menargetkan 7 juta bidang, kemudian pada 2019 sebanyak 9juta bidang, dan pada 2020 ditargetkan sebanyak 10 juta bidang tanah harus diterbitkan sertifikat secara nasional,karena di tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah harus terdaftar dan memiliki status hukum yang jelas.

“Jika semua bidang tanah sudah terpetakan dan bersertifikat,hal ini dapat meminimalisir sengketa kepemilikan tanah, mempermudah perencanaan pembangunan di daerah, meningkatkan nilai tanah, tersedia informasi pertanahan yang lebih lengkap dll. Sebab, rakyat maupun badan hukum, pemerintah dan swasta, telah memiliki tanah yang jelas statusnya, seperti hak milik, hak pakai, hak guna usaha, serta hak guna bangunan sesuai klasifikasi subyek hak,” tukasnya. (AK/1-1)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.