Pemprov Banten Kikis 405 Hektar Kawasan Kumuh dalam 5 Tahun

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Serang – Salah satu Misi pemerintah provinsi Bentan yakni membangun dan meningkatkan kualitas infarstuktur. Infrastruktur yang dianggap masih menjadi perhatian adalah membangun kawasan kumuh yang tersebar di 4 kabupaten/ kota di provinsi Banten. Dari catatan yang ada, terdapat sekitar 405 hektar kawasan kumuh yang ada di provinsi Banten.

“Dari jumlah sekitar 405 hektar kawasan kumuh di Banten itu ada sekitar 230 hektar yang kemungkinan menjadi kewenangan provinsi. Karena hal itu meupakan perhitungan dari luas lahan sekitar 10 hingga 15 hektar saja. Sedangkan yang kurang atau lebih dari itu bukan lagi kewenangan provinsi,” kata kepala dinas perumahan rakyat dan pemukian provinsi Banten, Muhamad Yanuar kepada bukabantennews.com, Rabu 20/9/2017.

Penanganan kawasan kumuh di Banten itu meliputi 8 item, seperti persoalan ruang terbuka hijau, persampahahan, drainase, jalan lingkungan, proteksi kebakatan, ketersedian air minum dan gedung. Dalam konteks kawasan kumuh ini ada yang masuk kategori permukiman yang menjadi program kawasan strategis provinsi.

“Makanya kami diminta oleh gubernur untuk menangani persoalan tersebut. Karena berdasarkan kelutusan Bupati/ Walikota itu ada sekitar 1980 hektar kawasan kumuh. Sedangkan yang kewenangannya ada di provinsi, hanya sekitar 230 hektar,” ungkap Yanuar.

Meksi begitu, kata Yanuar jumlah terebut bisa jadi bertambah sejalan dengan adanaya usulan dari DPRD. Karena mereka juga meminta agar kawasan yang ditangani oleh provinsi jumlahnya bertambah.

“Pada dasarnya kami akan melaksanakan kebijakan tersebut, sepanjang ada payung hukumnya. Makanya permintaan DPRD itu juga harus jelas dulu ketentuan yang melindunginya,” tegas Yanuar.

Sekertaris Dinas Perkim,  Tyas Utami mengatakan untuk menanggulangi persoalan tersebut ditargetkan dalam kurun waktu 5 tahun bisa selesai.

“Kebijakan itu dengan asumsi dalam satu tahun mampu mengurangi kawasan kumuh di Banten ini sebanyak 80 hektar. Sedangkan jumlah anggaran itu diasumsikan setiap hektarnya menghabiskan anggaran Rp1 Milyar.

Kepala bidang infrasturkur pemukiman, Rinto menambahkan dilihat dari sebarannya kawasan kumuh ini tersebar di semua kabupaten/ kota. Karena untuk Kota Tangerang Selatan yang sudah terlihat maju, masih ada kawasan kumuhnya.

“Menyabar di semua kabupaten/ kota ada, termasuk Tangsel. Tapi jika dilihat dari dari kewilayahan itu memang paling banyak di kawasan Kabupaten seperti Lebak, Pandeglang dan Serang,” katanya. (ADVETORIAL)

 

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.