Pemkot Cilegon Dukung Pemprov Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui E-KTP

banner 160x600
banner 468x60
BBC, Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon mendukung kebijakan Gubernur Banten terkait berobat gratis dengan menggunakan KTP Elektronik (E-KTP) Alasannya pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari pemeritnahan di Provonsi Banten. Dukungan itu diungkapkan langsung kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Ariadna saat ditemui usai menghadiri kegiatan penghargaan kota sehat di salah satu rumah makan di Kota Cilegon. Rabu, 15/3/2017
Polemik yang terjadi terkait kebijakan itu Ariadna menilai lebih kepada persoalan masa transisi yang diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesahatan. Namun begitu hendaknya kebiajakan tersebut tidak menjadikan masyarakat berpindah dalam pelayanan Jaminan Kesehatan.
“Walaubagaimanapun Kabupaten Kota itu kan bagian daipada Provinsi. Saya akan dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam melayani masyarakatnya,” Kata Ariadna saat ditemui usai menghadiri penghargaan Kota Sehat Kota Cilegon
Apalagi program strategis Indonesia Sehat secara Nasional salah satunya adalah perogram Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS. Ini artinya tetap harus ada dukungan terhadap keberhasilan program Presiden yang merupakan tanggung jawab Gubernur dan Bupati serta Walikota.
“Salah satu program strategis Indonesia Sehat adalah program Jaminan Kesehatan yang harus terintehgrasi oleh BPJS. Maka harus didukung. Karena Kabupaten Kota itu merupakan bagian daripada Provinsi,” jelasnya
Adapaun terhadap warga yang belum terakomodir oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dilaksakan provinsi Ariadna menganggap kebijakan itu sangat baik. Meski begitu hendkanya kebijakan daerah itu tidak bersebrangan dengan kebijakan  Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Kebijakan itu sangat baik untuk masyarakat Baten agar yang belum terakokodir oleh Jaminan Kesehatan agar segera mendapatkanya. Dan apa yang menjadi kebijakan Pemprov Banten dalam memberikan Jaminan Kesehatan terhadap masyarakatnya diharapkan tidak bersebrangan dengan kebijakan secara Nasional,” pungkas Ariadna. (1-2)
Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.