KPU dan Bawaslu Minta Anggaran Pilgub Banten Rp424 miliar

banner 160x600
banner 468x60

Serang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten telah mengajukan anggaran biaya untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang akan digelar pada pilkada serentak 2017 mendatang mencapai Rp424 miliar.

Anggaran tersebut dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah provinsi Banten pada 2016. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp299 miliar dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dan KPU kabupaten/kota dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten sebesar Rp125 miliar.

Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriatna mengatakan, dari anggaran yang diajukan sebesar Rp299 miliar, yang dialokasikan pada APBD 2016 sebesar Rp150 miliar. Kekurangannya, Pemprov akan mengalokasikan pada APBD Perubahan tahun 2016.

“Anggaran tersebut untuk kegiatan tahapan pilgub di bulan September hingga Oktober, misalnya pemutakhiran data pemilih, pencalonan, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara di TPS, rekapitulasi di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, regulasi, serta biaya kebutuhan logistik,” ujar Agus Jum’at, 12 Februari 2015.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pramono Tantowi mengatakan, Bawaslu mengusulkan anggaran Rp125 miliar, namun yang sudah dianggarkan dalam bentuk hibah sebesar Rp50 miliar. Menurut Pramono, pihaknya sudah menyampaikan usulan anggaran tersebut kepada Badan Anggaran DPRD Banten. “Apakah kekurangan anggaran tersebut akan dialokasikan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 atau tidak. Kita belum tahu,” ujar Pramono.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Eka Setya Laksmana mengatakan, meski pelaksanaan Pilgub Banten dilaksanakan tahun 2017, namun tahapan Pilgub dimulai pada April 2016 nanti. “Karena itu kami mengajukan usulan penganggaran pengawasan Pilgub Banten kepada DPRD Provinsi Banten,” kata Eka.

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan anganggaran pelaksanaan Pilgub tersebut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten pada pembahasan APBD tahun anggaran 2016. “Usulan penganggaran pengawasan Pilgub juga akan saya sampaikan kepada Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Banten, agar bersama-sama menindaklanjuti usulan anggarannya,” ujarnya.

Asep mengatakan, Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan tahapan Pilgub, sehingga keperluan untuk melakukan pengawasannya harus dipersiapkan.”Kalau sekarang usulan penganggaran pengawasan Pilgub sudah disampaikan kepada Biro Pemerintahan, kami tinggal menunggu pengajuan dari TAPD untuk dibahas. Saya mendukung usulan penganggaran pengawasan Pilgub ini,” katanya. (Cing/Sir)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.