Korpri Kota Cilegon Usulkan Pembentukan LKBH

800 views
banner 160x600
banner 468x60

BBC, Cilegon – Pengurus Korps pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Cilegon mengusulkan dibentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk mempermudah dan membantu pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ini dianggap perlu menyusul banyaknya pejabat Pemkot Cilegon yang tersandung masalah hukum belakangan ini.

Ketua Satu KORPRI Kota Cilegon Ratu Ati Marliati saat ditemui usai melakukan rapat Kordinasi di Kantor Korpri Kota Cilegon menjelaskan nantinya keberadaan LKBH ini, akan berfungsi untuk mempermudah pegawai dalam melakukan konsultasi pekerjaannya, baik teknis dan prosedur pekerjaan yang rentan berkaitan dengan pelanggaran hukum, termasuk sebagai bentuk perlindungan saat pegawai tersandung masalah dalan pekerjanya.

“Jadi para pegawai akan lebih mudah dalam melakukan konsultasi untuk pekerjaanya baik secara tekhnis maupun prosedur yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran hukum,” kata Ati Kepada Bukabantennews.com, Rabu 24/1/2018

Menurut Ati LKBH ini sangat penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dan juga sebagai tempat konsultasi para pegawai agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjalankan tugasnya.

“Menurut saya memang perlu yah, karena LKBH justru bisa mendorong pelaksanaan pembangunan agar berjalan dengan baik, serta para pegawai sebagai pelaksana bisa berkonsultasi agar tidak terjadi kesalahan prosedur saat menjalankan tugas nya. Terutama dalam menjalankan program pembangunan pemerintah, ” jelasnya.

Sementara itu ditemui ditempati yang sama Sekretaris Pengurus KORPRI Kota Cilegon Wawan Dahlan menyampaikan usulan pembentukan LKBH ini muncul setelah adanya pertemuan dan rapat nasional pengurus KORPRI se Indonesia, yang menemukan sedikitnya 2.170 pegawai telah tersandung masalah hukum.

“Pembentukan LKBH ini muncul setelah adanya pertemuan di rapat Nasional Se-Indonesia yang dilakukan oleh pengurus KORPRI yang telah menemukan sedikitnya 2.170 pegawai yang telah tersandung masalah hukum,” ungkap Wawan

Akibat kesalahan dalam menjalankan tugas karena dianggap menyalahi prosedur dan teknis pelaksananya. Sehingga pihak KORPRI memandang perlu pembentukan LKBH ini.

“Karena kami melihat banyak pegawai tersandung masalah saat menjalankan pekerjaannya, makanya kami mengusulkan supaya ada pembentukan lembaga konsultasi dan bantuan hukum, agar pegawai juga merasa terlindungi,” tukasnya. (1-2)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.