Kekerasan Anak Tinggi, Banten Bergerak Menuju Provinsi Layak Anak

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Serang – Laporan angka kekerasan terhadap anak di provinsi Banten setiap tahunnya tergolong tinggi. tercatat pada tahun 2016 lalu, laporan angka kekerasan di Banten laporannya mencapai 514 kasus. “Laporan tersebut diterima dari 15 unit layanan terpadu yang ada di 8 kabupaten/ kota dan di provinsi Banten,” ungkap Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, Jum’at, 28/4/2017.

Nina menguangkapkan, dari 514 jumlah kekerasan terhadap anak yang dilaporkan 242 diantaranya sudah masuk wilayah hukum. Karena para anak-anak tidaknya menjadi korban, melainkan adapula yang menjadi pelaku dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut. “Sementara untuk tahun 2017 ini ada sekitar 53 laporan kekerasan terhadap anak yang masuk ke ranah hukum. Makanya pada proses ini nanti memerlukan berbagai pihak. Apakah pelaku ini akan di rehabilitasi atau seperti apa pergaulannya,” kata Nina.

Nina menjelaskan, masih tingginya laporan kekerasan terhadap anak berawal dari latar belakang keluarga. Dimana biasanya keluarga yang berlatar bekang kurang mampu, bisa mendorong perilaku menyimpang dari tindak kekerasan terhadap anak. “Karenanya untuk mendorong jumlah tersebut menurun setiap tahunnya diperlakukan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di setiap wilayah. Sementara untuk saat ini, Banten baru memiliki 4 PATBM di 2 kota yakni Kota Tangerang Selatan dan Cilegon,” jelasnya.

Nina melanjutkan, pada tahun depan pihaknya menargetkan PATBM sudah ada di masing-maing kabupaten/kota. Bahkan idealnya kegaiatan PATBM sudah seharunya berjalan di tingkat Desa/ Kelurahan di Banten.
“Dengan begitu setiap persoalan dalam rumah tangga yang berimbas terhadap perlakukan kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir. Karena berdasarkan evaluasi keberadaan PATBM ini sangat positif,” tukas Nina.

Banten Targetkan Pebentukan PATBM di Kabupaten/ Kota

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan implementasi kebijakan perlindungan anak dengan tujuan mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan pada anak di Indonesia khususnya di provinsi Banten. Kehadiran wadah ini diharapkan mampu menanggulangi persoalan kekerasan terhadap anak. Sedangkan PATBM di provinsi Banten telah dilaksanakan pada tahun 2016 di Kota Tangerang Selatan (Pondok Ranji Dan Pondok Kacang) serta Kota Cilegon (Kel Sukmajaya Dan Jombang Wetan). “Dari hasil evaluasi kegiatan PATBM disampaikan diantaranya, keempat kelurahan yang menjadi lokasi patbm sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dan tujuan gerakan PATBM. Partisipasi masyarakat yang menjadi modal utama pada gerakan ini sudah mulai tumbuh meskipun masih harus diberikan arahan dan stimulus,” ungkap Kepala dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina disela sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Serang, Jum’at (2/5/2017).

“Kesadaran dan keikhlasan para aktivis menjadikan gerakan patbm ini dapat berjalan dengan optimal, meskipun masih terjadi beberapa kekurangan terutama pada pengelolaan gerakan PATBM. Kapasitas aktivis masih sangat terbatas terutama pada pendokumentasian setiap kegiatan,” lanjutnya.

Menurutnya, PATBM pada hakikatnya menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga oleh karena itu diharapkan semua unsur berperan aktif untuk mewujudkannya sehingga perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak dan terpenuhinya hak-hak anak dapat terwujud dengan nyata.
“Saya berharap dengan pertemuan ini dapat mendorong terbangunnya koordinasi dan integrasi antar pemerintah, lembaga dan OPD terkait dalam mewujudkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak,” katanya.

Oleh sebab itu, Nina menargetkan keberadaan PATBM di Banten bisa menyebar di seluruh kabupaten/ kota di Banten bisa terbentuk pada tahun ini. Karena dari hasil evaluasi, dampak dari hadirnya PATBM sangat efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. “Paling tidak kan ada kebiasaan anak-anak kecil itu memakai baju. Melalui PATBM ini anak-anak bisa diinformasikan terkait kebiasaan kurang baik tersebut. Karena dalam PATBM itu ada unsure anak-anak, remaja dan para orang tua. Sehingga bisa menjadi sarana solusi untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak,” tegas Nina.

Program Pemerintah Menuju Daerah Layak Anak

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menegaskan prioritas Pemprov Banten dalam 5 tahun ke depan di antaranya adalah menuntaskan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Banten. Secara konkrit hal itu terwujud dalam program pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas pendukung sekolah di tingkatan SMA sederajat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJMD) 2017-2022. “Wajib belajar 12 tahun sudah menjadi komitmen kami, Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya,” kata Andika usai menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional 2017 tingkat Provinsi Banten di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu 23/8/2017.

Dikatakan Andika, program wajib belajar 12 tahun merupakan perwujudan dari perlindungan anak itu sendiri. Dengan diterimanya hak mendapatkan pendidikan dasar oleh anak-anak, menurut Andika, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak-anak tersebut. “Dengan ekolah mereka menjadi manusia-manuia terdididik yang bia melindungi diri sendiri dan masa depannya,” imbuhnya.

Mengutip data Badan Puat Statistik Provinsi Banten, Andika mengungkapkan, rata-rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Lebak yakni 5,86 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan yang mencapai 11,57, hampir, atau mencapai target program wajib belajar 12 tahun.
“Meski begitu merujuk kepada data itu ada ketimpangan yang cukup besar dari indikator di bidang pendidikan tersebut. Karena itu, program pendidikan menjadi prioritas dalam RPJMD 2017-2022, membangun sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas pendidikan,” paparnya.

Lebih jauh, kata Andika, persoalan pendidikan terhadap anak-anak tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tanpa peran aktif keluarga. Hal itu, terutama yang menyangkut pendidikan karakter. Kata Andika, keluarga memiliki peran penting guna membentuk kepribadian dan kompetensi anak. “Juga perlu adanya kesadaran bersama antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat pemerhati perlindungan anak untuk mendorong setiap keluarga di Provinsi Banten agar memiliki pengasuhan yang berkualitas, berwawasan, keterampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak,” jelanya.

Diketahui, dalam acara tersebut, Wagub juga memberikan penghargaan kepada dua anak Banten berprestasi international. Keduanya adalah siswa SD Al-Azhar 10 Serang, yakni Galih Nur Rizqy, peraih medali perak di International Mathematic Competition 2016 di India, dan M Anwar Andromeda sebagai peserta Asian Junior Robot Cup 2016 di Malaysia.
Dalam acara tersebut dihadiri pul oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Samsul Ridwan, Andika disematkan gelar Abah Alit oleh Forum Anak Banten, sebagai bentuk penghargaan anak Banten terhadap concern Wagub dalam persoalan yang melibatkan kehidupan anak-anak di Banten. (ADVETORIAL)

Related Search

    Email Autoresponder indonesia
    author
    No Response

    Comments are closed.