Ini Tahapan Penyerahan Dana Kampanye Untuk Parpol Peserta Pemilu 2019

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Cilegon – Ketentuan pelaporan dana kampanye untuk Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2019. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) bahwa terdapat tiga tahapan.

Adapun ketiga tahapan tersebut diantatanya adalah, Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) pada 23 September, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU.

Kordinator Daerah (Korda) Cilegon KPU Provinsi Banten Eka Sulaksana, saat ditemui usai kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) soal Dana Kampanye menjelaskan bahwa, Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 29/2018 dan juga Undang-Undang (UU) Nomor 20/2017 tentang Pemilu yang mengharuskan adanya laporan dana kampanye baik melalui system aplikasi dan laporan tertulis, Selasa, 18/9/2018.

“Kalo ketentuanya itu tidak dilakukan maka akan dilakukan penghapusn terhadap Dapil Partai Politik dan juga apabila terpilih pada saat pelantikanya tidak akan dilakukan atau dibatalkan,”ujar Eka.

Maka dari itu, sebelum masa kampanye tiba, pada tanggal 23 september yang akan datang. Seluruh Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu tahun 2019, wajib melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

“Dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 23 September meraka harus sudah melaporkan LADK jika tidak maka Parpol di satu dapil tersebut tidak akan bisa mencaleg,”Jelas Eka.

Sementara itu, ditempat yang sama. Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengungkapkan. Tujuan dilakukanya kegiatan Bimtek ini adalah ketentuan yang sudah dilakukan agar dapat segera dilaksanakan oleh Peserta Partai Politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2019 yang akan datang.

Selain itu, Lanjut Irfan. Tujuan dilakukanya Bintek tersebut juga untuk memberikan bimbingan tekhnis terkait pengisian Aplikasi tersebut.

“Sekarang ini dilaksankan bintek agar parpol bisa melakukan dan mengoprasikan aplikasi. Sebab, selain hardware software juga dalam bentuk apikasi harus dikakukan,” ungkapnya.

Irfan juga menjelaskan, untuk sistem penerimaan sumbangan untuk Dana Kampanye tersebut pihak KPU sudah mengaturnya.

“Kalo untuk perorangan sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan untuk kelompok Rp 25 miliar. Dan juga untuk penyumbang sendiri maka harus jelas identitasnya dan sumber dana yang diberikan,”terangnya.

Untuk diketahui, apabila ditemukan Dana Kampanye tersebut melebihi dari yang telah ditentukan maka harus dikembalikan dan akan dimasukan kepada KAS Negara. (1-2)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.