Gelar Bimtek, Nina: Peran Posyandu Sangat Besar

banner 160x600
banner 468x60

 

BBC, Pandeglang – Anak adalah amanah dan seklaigus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung oleh semua pihak. Dimaba dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpatisipasi, perlindungan, dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

“Dari perkembangan fisik dan psikis manusia, anak merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Negara, pemeirntah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana dalam Undang – undang Republik Indonesa nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Maani Nina dalam sambutannya di acara Bimbingan Teknis Pemenuhan Hak Anak Bagi Kadrr Pisyandu di Kabupaten Pandeglang, Senin 13/11/3017.

Kaitannya dengan Posyandu, kata Nina merupakan forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Apalagi berdasarkan data, saat ini terdapat ribuan Posyandu yang hilang, baik dalam arti kegiatan, eksistensi, maupun secara fisik. Sementara jumlah kader yang aktif juga semakin menurun, sehingga dihawatirkan secara signifikan dapat menurunkan jangkauan pelayanan kesehatan.

“Sebagaimana kita ketahui, Posyandu juga merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan Posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu juga sebagai wadah peran serta masyarakat, yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kementerian Kesehatan ),” jelas Nina.

Adapun tujuan pokok dari penyelenggaraan Posyandu, Nina menjelaskan  diantaranya menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, mmepercepat penerimaan norma keluarga kecil bahgaia sejahtera, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan kemampuan hidup sehat, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan geografi.

“Serta meningkatkan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka alih tehnologi untuk swakelola usaha-usaha kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nina berharap dalam pelaksanaannya Posyandu ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di provinsi Banten.  Data kematian ibu saat ini berkurang dari tahun 2016 berjumlah 253 saat ini berjumlah 148 orang, jumlah bayi lahir mati pun menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 1.297, saat ini menurun menjadi 348. (meninggal pada saat melahirkan), jumlah kematian neonatal 745 ( bayi lahir tapi ada tanda tanda kehidupan terlebih dahulu ), untuk kematian bayi usia 0-11 bulan 858, sedangkan usia balita 12 – 59 bulan berjumlah 56 orang.

“Dinas Kesehatan provinsi tahun 2017 ini baru dilihat dari salah satu klaster bidang kesehatan. Oleh karenanya kami berharap isu anak tentang kesehatan ini perlu penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun dari lembaga masyarakat lainnya. Belum lagi kasus anak di provinsi Banten pada tahun 2017 semester 1 dan 2 berjumlah 239 anak laki laki 212, perempuan 25 inilah yang menjadi problem di provinsi Banten. mengingat permasalahan diatas baik itu pemerintah maupun masyarakat pencegahan terhadap anak harus sudah dimulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan,” harap Nina.

“Sehingga kader inilah salah satu pejuang yang banyak membantu para orang tua maupun pemerintah terhadap permasalahan anak. Karena pemenuhan hak anak ini masih banyak yang belum terpenuhi seperti kepemilikan akte kelahiran, KTP, hak atas partiispasi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pengasuhan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya,” imbuh Nina.  

Dengan adanya bimbingan teknis pemenuhan hak anak bagi kader ini, Nina menambahkab diharapkan mampu mendapatkan manfaat bagi kita semua. “Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para kader dalam melaksanakan tugasnya,” tegas Nina.  (ADVETORIAL)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.