BPTD Wilayah VIII Banten Temui Banyak Pelanggaran Pada Angkutan Umum Dan Angkutan Barang

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Cilegon – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten menemukan banyak persoalan terkait transportasi darat yang ada di Banten. Mulai dari kelengkapan kendaraan angkutan umum, kelayakan kendaraan hingga kendaraan angkutan barang yang sering melakukan pelanggaran seperti Overdimensi dan Overloading. Demikian diungkapkan Kasi LLAJ Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tofan Muis saat ditemui dikantornya. Selasa, 3/4/2018.

 
“Terkait persoalan transportasi darat dibanten banyak persoalan yang ditemukan, mulai dari kelayakan kendaraan, kelengkapan Surat-surat kendaraan hingga ketidak sesuaian penggunaan izin trayek,” kata Tofan kepada Bukabantennews.com
 
“Dibanten ini banyak kendaraan yang tidak sesuai trayek, seperti tujuanya ke Kota A namun nyampenya ke kota B. Selain itu juga banyak kendaraan angkutan umum dari luar Banten yang trayeknya bukan ke Banten namun dapat beroprasi di Banten,” jelasnya
Menurutnya, selain beberapa persoalan tersebut masih banyak juga hal lain terkait angkutan umum yang belum terlayani dengan baik seperti di Jalan Tol karena tidak terlayani dengan baik banyak kariawan yang naik angkutanya dari jalan Tol.
“Banyak juga kondisi kendaraan yang sangat memprihatinkan yang tidak sesuai dengan pelayanan tapi tetap beroprasi,” ungkapnya
Ia juga mengungkapkan bahwa, di Provinsi Banten masih banyak ditemui mobil barang yang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pihak Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia. Seperti mengangkut barang hingga Overdimensi dan Overloading. Dimana dari pelanggaran tersebut membuat Negara setiap tahunya mengalami kerugian hingga mencapai 43 Triliun atau sekitar 62 %
“Jadi idealnya untuk biaya perbaikan jalan setiap tahunya pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar 26 Triliun, namun karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh mobil pengangkut barang tersebut. Setiap tahunya negara dirugikan bingga mencapai Rp43 Triliuan atau sekitar 62 persen,” jelasnya
Oleh sebab itu, pihaknya mengakun bahwa. melalui Balai PengelolaTransportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten akan terus melakukan oprasi agar para pengusaha trsnportasi angkutan umum dan angkutan barang dapat mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
“Terkait pendindakan yang dilakukan untuk para pelanggar sampai sejauh ini baru bisa dilakukan penindakan berupa tilang,” ucapnya
Maka untuk mengurangi prelanggaran yang dilakukan para pengusaha angkutan umum dan angkutan barang tersebut. Pihaknya mengaku akan terus bersinergi dengan pemerintah terkait lainya yang berada di Kota Cilegon.
“Jadi kita harus banyak sosialisai dan harus melibatkan perusahaan industri yang ada di Banten agar para pengusaha agar dapat memiliki kesadaran bahwa akses publik ini bukan hanya untuk mereka namun untuk semua masyaramat,” tukasnya.
Sementara itu, ditemui ditempat yang berbeda Kepala Terminal Terpadu Merak (TTM) Sugiyo
membenarkan bahwa banyaknya persoalan transportasi darat yang terjadi di Banten tersebut.
“Untuk persoalan transportasi di Banten ini memang masih sangat tinggi, hal itu terungkap saat kita melakukan oprasi yang dilakukan dibeberapa tempat di banten yang dilakukan sejak bulan Februari tahun 2018 ini,” kata Sugiyo
“Hal itu terjadi karena, pengawasan terkait dengan angkutan barang baik di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten Kota masih kurang sehingga pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan,” ungkapnya
Oleh sebab itu, Sugiyo berharap semoga dengan adanya persoalan pelanggaran angkutan barang yang sering melakukan Overloading ini akan menjadi pembahasan utama dalam melakukan penindakan pelanggar angkutan umum dan angkutan barang yang masih sering terjadi di Banten tersebut.
 
“Jadi setelah adanya Balai Perhubungan Darat di Banten ini, semua petugas harus mendapatkan pelatihan dalam melakukan penindakan tilang. Dengan cara mendapatkan pelatihan-pelatihan pengetahuan tentang undang-undang tersebut. Diharapakan para petugas pada saat akan menilang mereka sudah tau apa saja yang harus dilakukan,” pungkasnya. (1-2)

Related Search

    Email Autoresponder indonesia
    author
    No Response

    Comments are closed.