Belasan Raperda Mandeg, DPRD Salahkan OPD Teknis

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Serang – Sebanyak tiga belas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kota Serang mandek. Kurangnya keterlibatan OPD teknis Pemerintah Kota Serang selaku pihak eksekutif dalam pembahasan menjadi penyebabnya.

Tiga Belas Raperda DPRD Kota Serang yang mandek iru diantaranya, Raperda Sistem Drainase Perkotaan, Penyelenggaraaan Pondok Salafi, Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Penataan dan Pembentukan Kecamatan, PPNS, Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana Sewa, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

“Raperda Penertiban Umum Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan Reklame, Raperda RTRW, Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan Raperda Tata Cara Penyertaan Modal BUMD Tahun 2016,” kata Ketua Banperda DPRD Kota Serang yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Serang, Muhamad Rus’an usai Rapat Paripurna, persetujuan bersama terhadap program pembentukan daerah peraturan daerah tahun 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang, Senin, 26/11/2018.

Salah satu sebab mandeknya ketiga belas raperda tersebut, kata Rus’an disebabkan kurangya keterlibatan OPD teknis Pemerintah Kota Serang selaku pihak eksekutif dalam tahap pembahasan.

“Selain itu, menunggu peraturan yang lebih tinggi, kedudukan keuangan kepala daerah, dan ada beberapa sinkronisasi dengan raperda yang ada seprti raperada LP2B,” jelasnya.

Karenanya, Rus’an berharap kepada OPD Teknis Pemkot Serang untuk terlibat duduk bersama dalam pembahasan Raperda yang mandek tersebut.

“Dalam setiap pembahasan tim asitensi harus mengikut sertakan teknis. OPD teknis sangat penting dalam mengusulkan masukan pada tahap pembahasan, karena OPD teknis tersebut yang nantinya akan menjalankan produk hukum daerah, Peraturan Daerah,” terang Rus’an.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Serang, Ade Ariyanto berkeinginan agar OPD teknis Pemerintah Kota Serang harus telibat dalam pembahasan Raperda yang mandek.

“OPD wajib pro aktif dalam pembahasan Raperda yang mandek. Oleh karena itu saya memiinta kepada OPD teknis untuk terlibat akitif dalam pembhasan raperda yang mandek,” tegas Ade.

Untuk diketahui dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang persetujuan bersama terhadap program pembentukan daerah peraturan daerah tahun 2019 ada sembilan program Raperda yang diusulkan. Terdapat  lima Raperda diusulkan Wali Kota Serang dan empat lainnya merupakan usul DPRD Kota Serang. Sedangkan tujuh Raperda sudah masuk dalam tahap fasilitiasi oleh pemerintah Provinsi Banten dan menunggu untuk di paripurnakan. (1-3)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.