Akuntansi & Pelaporan Keuangan Banten Diklaim Sudah On Track

banner 160x600
banner 468x60

BBC, Jakarta – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Pemprov Banten sudah on track dalam hal pelaporan keuangan. Andika merujuk kepada di raihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten. Sejumlah inovasi juga terus dilakukan di ranah pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut agar penggunaan dana rakyat tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan.
“Saya kira dalam hal pelaporan keuangan ini Pemprov Banten sudah on track ya, sesuai dengan regulasi yang ada sehingga memang bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya,” kata Andika usai menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9). Tema rakernas yang langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu adalah “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”.

Terkait klaimnya itu Andika mengulas bahwa Pemprov Banten saat ini sudah mulai menerapkan system keuangan non tunai berbasis informasi teknologi untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah terebut kredibel dan transparan. “DI ranah penghimpunan pendapatan misalnya kita sudah pakai yang namanya e-Samsat. Di ranah pelaporan kan kita sudah pakai e-SP2D (surat perintah pencairan dana),” ujarnya.

Menurut Andika, hal tersebut dilakukan selain sebagai tuntutan regulasi seperti diharuskannya pemerintah melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual, juga karena dilandasi keinginan untuk bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. “Dengan regulasi tersebut rasanya sekarang semua itu sudah transparan. Penyelewengan bisa ditekan karena semua pihak termasuk masyarakat bisa ikut mengawasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Andika mengungkapkan rakernas juga membahas seputar sinergitas keuangan pemerintah pusat dan daerah. Terkait ini, Andika mengungkapkan, Pemprov Banten sudah melaksanakan berbagai sinergitas dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. “Dengan pusat, kita kan sinergitas keuangan terjalin melalui DAK (dana alokasi khusus), DAU (dana alokasi umum) untuk sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Juga ada yang namanya bagi hasil, sebagaimana Pemprov juga melakukannya dengan pemerintah kabupaten/kota,” paparnya.

Terkait optimalisasi bantuan keuangan pemprov kepada pemkab/pemkot sendiri, Andika mengaku butuh dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menggenjot penghimpunan pajak daerah sebagai sumber dana bagi hasil. “Misal pajak kendaraan bermotor yang dihimpun pemprov, itu kami butuh kabupaten/kota ikut mendorong keadaran warga dalam membayar pajak, karena semakin besar pajak kendaraan yang berhasil dihimpun, maka semakin besar bagi hasilnya untuk kabupaten/kota,” kata Andika.

Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan simplifikasi SPJ bantuan keuangan pemerintah. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, SPJ tinggal menjadi dua buah.
“Memang simplifikasi tadi belum menyentuh seluruh aturan SPJ. Kami siap membantu melakukan simplifikasi SPJ pemda,” ujarnya.

Terkait akuntabilitas kinerja keuangan negara, dijelaskannya pengelolaan semakin membaik dari waktu ke waktu. Misalnya, sampai Agustus 2017, di jajaran pemerintah pusat yang terdiri dari 88 entitas, WTP telah diraih 73 lembaga atau 84%. Jajaran pemprov sebanyak 34 entitas, yang memperoleh WTP sebanyak 31 pemprov atau 91%. Hal sama juga untuk kab/kota, dari sebanyak 415 kabupaten, yang memperoleh WTP sebanyak 272 kab atau capaian 66%. Sedangkan dari sebanyak 93 kota, 72 diantaranya telah memperoleh WTP. (1-1)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Comments are closed.